Padang, RANAHNEWS – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menekankan pentingnya kinerja optimal aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik pascalibur Idulfitri 1446 Hijriah. Ia mengingatkan agar semangat pengabdian justru semakin meningkat setelah masa libur panjang, bukan sebaliknya.
Muhidi menyoroti bahwa pelayanan publik merupakan cerminan langsung kehadiran negara di tengah masyarakat. Oleh karena itu, seluruh instansi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, diminta untuk kembali bekerja secara maksimal dan profesional tanpa mengurangi kualitas layanan.
“Setelah merayakan Idulfitri bersama keluarga, kini saatnya kembali menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai ada penurunan kualitas pelayanan,” ujar Muhidi di Padang, Senin (7/4/2025).
Ia juga menekankan pentingnya disiplin dan kesiapsiagaan aparatur dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan administrasi masyarakat yang kerap terjadi usai libur panjang. Kelambanan dan sikap tidak profesional, menurutnya, harus dihindari demi menjaga kepercayaan publik.
Muhidi turut mengapresiasi sejumlah instansi yang telah menunjukkan komitmen untuk kembali memberikan pelayanan maksimal sejak hari pertama kerja. Ia berharap langkah tersebut menjadi contoh bagi instansi lain dalam menjaga integritas dan etos kerja.
“Momentum Idulfitri seharusnya memperkuat semangat pengabdian. Mari layani masyarakat dengan sepenuh hati karena pelayanan yang baik adalah bentuk nyata dari tanggung jawab kita kepada bangsa dan daerah,” tegasnya.
Selain itu, Muhidi mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelayanan sebelum dan sesudah libur panjang. Evaluasi ini penting untuk menemukan titik lemah serta menyusun strategi perbaikan ke depan.
DPRD Sumbar, lanjutnya, siap mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan melalui fungsi anggaran dan pengawasan. Ia menyebut pelayanan publik yang cepat, tepat, dan responsif merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
Muhidi juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan masukan serta kritik konstruktif sebagai bentuk partisipasi dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik dan inklusif. (rn/*/pzv)
Komentar