Padang, RANAHNEWS – Politisi senior Sumatera Barat, Febby Datuak Bangso, menekankan pentingnya efisiensi anggaran yang harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten dan kota yang baru saja dilantik.
Menurutnya, sosialisasi terkait efisiensi anggaran harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya di lingkungan internal birokrasi, tetapi juga kepada dunia usaha dan masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam diskusi santai di kantor Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat pada Rabu (26/2/2025).
Febby menegaskan bahwa keberhasilan efisiensi anggaran sangat bergantung pada keterbukaan informasi yang komprehensif. Dengan keterbukaan tersebut, semua pihak dapat saling memahami situasi yang ada dan menghindari kesalahpahaman yang dapat menghambat kinerja pemerintahan. “Agar tercapai apa yang menjadi KPI efisiensi ini adalah dengan keterbukaan informasi yang komprehensif agar kita semua bisa saling memahami dan tidak salah faham dengan kondisi yang ada,” ujar mantan Ketua PKB Sumbar ini.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya membantu kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga memberikan perlindungan psikologis dari tekanan tim sukses yang berperan dalam kemenangan saat Pilkada. Menurutnya, tidak jarang kepala daerah merasa sulit untuk menolak permintaan dari tim sukses, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan disharmoni antara kepala daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jangan sampai tim sukses yang tidak mendapatkan harapannya menjadi pemecah belah kepala daerah dan wakilnya,” ujar doktor pariwisata tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Febby juga menginisiasi agar para tokoh Sumatera Barat yang pernah menerima penghargaan Achievement Motivation Award (AMP) dari KI Sumbar turut mendorong keterbukaan informasi di badan publik. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan amanah undang-undang yang harus ditegakkan demi menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Para tokoh yang pernah menerima penghargaan AMP dari KI Sumbar memiliki tanggung jawab moral dalam mendorong keterbukaan informasi di badan publik, karena mereka sudah dinobatkan sebagai tokoh keterbukaan informasi,” pungkas Febby, yang merupakan penerima AMP 2024 dari KI Sumbar sekaligus alumni Lemhannas RI. (rn/*/pzv)
Komentar