Padang, RANAHNEWS — Dorongan agar pemerintah daerah segera mengaktifkan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) kembali mengemuka menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat pascabencana banjir dan longsor di Sumatera Barat. Mendesaknya pemulihan membuat percepatan penggunaan BTT dinilai tidak bisa lagi ditunda.
Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menekankan bahwa pos BTT telah disiapkan setiap tahun dalam struktur APBD dan seharusnya langsung dimanfaatkan setelah status tanggap darurat ditetapkan.
Dalam pernyataannya, Muhidi menegaskan pentingnya pemanfaatan anggaran itu.
“Setiap tahun APBD memiliki pos BTT untuk penanganan bencana alam. Dengan status tanggap darurat yang sudah ditetapkan, anggaran itu harus bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga. Pada masa tanggap darurat, yang paling penting adalah bagaimana kebutuhan masyarakat benar-benar terlayani. Pemerintah daerah harus hadir untuk itu,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak harus ditempatkan sebagai prioritas utama selama masa tanggap darurat berlangsung. Pernyataan tersebut disampaikan setelah ia menyalurkan bantuan kepada pengungsi di SDN 02 Cupak Tangah, Minggu (30/11).
Sementara itu, data terbaru BPBD Sumatera Barat hingga Sabtu malam menunjukkan skala dampak bencana yang sangat memprihatinkan. Korban meninggal dunia telah mencapai 98 orang, sedangkan 93 warga masih dinyatakan hilang. Sebanyak 17 orang mengalami luka-luka dan tengah menjalani perawatan.
Jumlah pengungsi juga terus meningkat. Sebanyak 9.410 warga terpaksa berpindah ke posko karena rumah mereka terendam maupun rusak. Secara keseluruhan, jumlah warga terdampak mencapai 29.536 orang.
Kerusakan permukiman pun cukup besar, meliputi 1.010 rumah rusak ringan, 556 rusak sedang, dan 232 rusak berat. Kerusakan fasilitas publik turut memperburuk keadaan, dengan 11 musala, empat fasilitas kesehatan, sejumlah jalan dan jembatan mengalami kerusakan, serta area persawahan dan lahan pertanian yang terendam maupun tertimbun material longsor. (rn/*/pzv)
Komentar