Padang, RANAHNEWS — Sorotan terhadap lemahnya ketelitian dan profesionalisme pemerintah kembali mencuat dalam penanganan banjir di Kota Padang. Dalam rapat bersama Mitra Komisi IV DPRD Padang dengan sejumlah dinas teknis, kritik diarahkan pada akurasi data dan koordinasi lintas lembaga yang dinilai masih jauh dari ideal.
Pada forum tersebut, anggota DPRD Kota Padang, Mulyadi Muslim, menekankan bahwa persoalan paling mendasar justru terletak pada data warga terdampak yang berubah-ubah dalam tiga hari terakhir. Kondisi ini disebut mencerminkan belum solidnya sistem pendataan pemerintah.
Dalam pernyataannya, Mulyadi menegaskan perlunya standar kerja yang lebih disiplin.
“Data semua warga terdampak harus akurat. Ini dasar dari setiap kebijakan. Jika datanya berubah-ubah, maka kerja pemerintah patut dievaluasi,” ujarnya, baru-baru ini.
Ia juga menyoroti lambannya pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di sejumlah kecamatan. Hingga kini, beberapa wilayah belum menyelesaikan proses pencairan bantuan yang sangat dibutuhkan warga pascabencana.
Terkait penggunaan gedung sekolah sebagai tempat pengungsian di Pauh, Mulyadi menilai langkah tersebut masih dapat diterima selama masa darurat. Namun, setelah situasi mereda, pemerintah harus segera menentukan langkah konkret agar kegiatan belajar kembali berjalan normal.
Perhatian tambahan diberikan kepada warga yang rumahnya rusak berat atau hanyut, termasuk di kawasan Lubuk Rayo, Kelurahan Koto Pulai Indah (KPIK). Menurut Mulyadi, arah kebijakan mengenai hunian sementara maupun hunian tetap harus segera diperjelas agar warga memiliki kepastian.
Dalam rapat itu, Komisi IV juga menerima laporan mengenai satu sekolah yang hanyut di Kecamatan Koto Tangah. Bagi Mulyadi, kejadian ini menjadi peringatan keras bahwa infrastruktur pendidikan pun rentan dan membutuhkan penguatan dalam upaya mitigasi bencana.
Menutup rapat, Mulyadi menyampaikan pesan tegas kepada jajaran eksekutif mengenai pentingnya ukuran kinerja yang berorientasi pada masyarakat.
“Saya minta pemerintah kota bekerja lebih profesional. Ukuran keberhasilan bukan penghargaan, tapi pelayanan nyata kepada masyarakat,” tuturnya.
Rapat ini diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola penanganan bencana serta penguatan koordinasi lintas sektor agar pelayanan publik semakin cepat, tepat, dan lebih manusiawi. (rn/*/pzv)
Komentar